Begitu Dilantik, Presiden Halimah Banyak Dikritik Etnis Mayoritas

Halimah banyak dikritik (foto: ist)

Cipasera.com - Sudah diperkirakan banyak pihak, Halimah Yacob  yang terpilih menjadi Presiden Singapura akan mendapat kritik tajam dari masyarakat etnis China yang mayoritas. Pasalnya, Halimah adalah muslimah dan dari etnis Melayu yang minoritas. 

Perkiraan tersebut menjadi nyata. Sebab baru sehari dilantik menjadi Presiden, Halimah Yacob langsung dikritik oleh penduduk setempat. Kritik tersebut menyoal  alasan pengangkatan Halimah tanpa pemilu. 

Seperti dikutip The Guardian, Rabu (13/9), kritik itu mulai tersebar di dunia maya dan jejaring media sosial sejak kemarin. Rata-rata yang melontarkan kritik berasal dari etnis mayoritas China. Di mata mereka, pengangkatan Halimah sebagai Presiden Singapura tanpa pemilihan tidak bisa diterima. Pada kenyataannya pemerintah Singapura yang otoriter dan dikuasai kelompok politik tertentu memang bisa bertindak sesuka hati.

"Terpilih tanpa pemilihan. Lelucon," kata Pat Eng, warga Singapura  di akun FBnya.

Beda dengan Joel Ong, ia menulis, "Mulai saat ini saya akan memanggilnya Presiden Dipilih," katanya. Bersamaan dengan itu beredar tagar #NotMyPresident di media sosial.

Sebetulnya Presiden Singapura hanyalah simbol. Untuk itu kewenangan terbatas. Namun, dia mempunyai hak veto terhadap kebijakan pemerintahan.

Meski punya veto tapi jarang menimbulkan gejolak  lantaran biasanya jarang terjadi konflik tajam antara kabinet serta perdana menteri, presiden, serta parlemen.

Halimah mulanya  juru bicara parlemen Singapura berasal dari etnis minoritas muslim Melayu. Pemerintah memutuskan tidak menggelar pemilihan karena dua lawannya merupakan, Saleh Marican dan Farid Khan, dianggap tidak memenuhi syarat. Sebab, kekayaan mereka dalam perusahaan masing-masing kurang dari SGD 500 juta. Sedangkan Halimah meski bukan pengusaha, dia pernah menjabat sejumlah posisi di pemerintahan dan dianggap cakap dan layak menduduki kursi presiden.

Sebelum terpilih menjadi presiden, Halimah memilih terlebih dulu mundur dari keanggotaan Partai Aksi Rakyat (PAP). Dia menjadi politikus di partai itu selama dua dekade.

Pemerintah Singapura memutuskan membolehkan jabatan presiden diisi oleh etnis minoritas Melayu, sebagai cara buat membina kerukunan masyarakat antar-etnis di Negeri Singa, yang penduduknya mencapai 5,5 juta orang dengan etnis mayoritas China.

Namun, sebagian kalangan 'konservatif' tidak setuju dengan cara itu. Mereka merasa semestinya jabatan presiden tidak boleh diberikan begitu saja tanpa pemilihan, apalagi sudah disiapkan kandidat dari etnis tertentu.

Hal ini menjadi bertentangan lantaran pemerintah Singapura menerapkan sistem otoriter dalam menjalankan negara. Mereka membatasi kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, termasuk dialog soal politik. Sebab, percaturan politik di Singapura selalu dikuasai PAP dari masa ke masa. Sedangkan partai lainnya seperti Partai Buruh, Partai Rakyat Singapura, Partai Demokratik Singapura, Partai Solidaritas Nasional, Partai Reformasi, Aliansi Demokratik Singapura, Partai Progresif Singapura, Partai Singapura Pertama, dan Partai Kekuatan Rakyat sepertinya cuma menjadi penggembira.

Maka dari itu, alasan mereka mengkritik kebijakan memberikan kursi kepresidenan kepada Halimah, dan tidak menggelar pemilihan sukar dipahami. Toh sebagian besar masyarakat meyakini pemilihan umum atau pemungutan suara di Singapura sepertinya tidak perlu terjadi lantaran pemenangnya sudah bisa diperkirakan jauh hari. Mereka juga bisa sesuka hati menggugurkan kandidat tertentu dari kontestasi politik. Seperti dialami Tan Cheng Bock.

Tan mendadak dihapus dari daftar calon presiden lantaran pemerintah dikuasai PAP khawatir bakal kalah. Tan menggugat keputusan itu dan minta digelar pemilihan ulang, tetapi tidak dikabulkan.

Penduduk Singapura juga mengkritik Halimah dari sisi latar belakang etnis. Hal tentu seperti mencoreng wajah negara itu yang selalu menggalakkan harmonisasi dalam kemajemukan dan perbedaan. Hanya saja memang dalam stratifikasi sosial, etnis Melayu sebagai minoritas menduduki posisi paling bawah di sana.

Sedangkan bagi kalangan warga Melayu, pernyataan seperti itu dianggap mengingkari prinsip meritokrasi dianut Singapura. Yang mana seharusnya suatu penganugerahan sebuah jabatan didasarkan atas kemampuan, dan tidak dilihat dari perbedaan ras.

Walau dikritik dari berbagai sisi, nampaknya Halimah yang di masa lalu sempat mencicipi rasanya berjualan nasi Padang di kaki lima tetap sabar.

"Saya akan melakukan apapun yang saya mampu buat melayani rakyat Singapura," kata Halimah. (Red/W/Mdk)

Bagikan Artikel ini