Bung Karno "Larang" Pejabat Tinggi Pakai Busana Adat
Kamis, 17 Agustus 2017
Edit
Demikian pula di beberapa kantor Pemda. Reaksi masyarakat ada yang pro dan kontra. Yang kotra mengatakan, Pemerintah Daerah bukan berarti indentik dengan adat tertentu. Tapi dia mewakili pemerintah pusat, yang mencerminkan Indonesia. Untuk semua mayarakat Indonesia.
Seperti banyak pendapat, argumen yang kontra pun tenggelam bersama waktu. Pakaian adat tetap disukai pejabat. Bahkan pada saat acara -acara penting, seperti acara kenegaraan. Hal itu diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat sidang tahunan MPR- RI di Gedung DPR- MPR. Jokowi mengenakan busana adat Bugis, sementara Jusuf Kalla yang berasal dari Makassar mengenakan busana adat Jawa.
Memang untuk para Presiden Republik Indonesia sebelumnya, juga sering menggunakan busana adat saat berkunjung ke daerah. Tapi tidak dalam acara kenegaraan.
Namun harap dicatat, hanya Presiden Soekarno yang tak pernah tampil mengenakan baju adat. Tak hanya itu. Presiden pertama ini malah mengimbau pejabat setingkat menteri tak mengenakan baju adat. Padahal Bung Karno seorang nasionalis. Apakah si Bung tak cinta kebudayaan bangsanya?
Mayor Bambang Widjanarko, mantan ajudan Bung Karno pernah menanyakan hal itu kepada Proklamator RI tersebut, seperti yang ia tulis dalam bukunya Sewindu Dengan Bung Karno
"Karena aku ditakdirkan sebagai seorang pemimpin dan sekarang menjadi Presiden Indonesia. Baik resmi atau tidak resmi, siang maupun malam, aku ini tetap Presiden Indonesia," jawab Soekarno tegas kepada Bambang.
"Selama aku jadi presiden, seluruh mata bangsa Indonesia akan melihat dan memperhatikanku, termasuk pakaian yang aku pakai. Itu sebabnya aku selalu berpakaian rapi dan memakai peci hitam, yang aku harapkan menjadi ciri atau identitas bangsa Indonesia," tambah Bung Karno.
Menurut Bung Karno, ia bukanlah anti pakaian adat. Justru sebaliknya dirinya adalah pecinta busana adat. Dia angkat jempol gubernur atau kepala daerah mengenakan baju adat seperti Gubernur Aceh berpakaian adat Aceh, Gubernur Bali berpakaian adat Bali.
"Sedangkan untuk presiden atau menteri seyogianya tidak berpakaian daerah karena mereka adalah pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia. Nanti apabila dia tidak menjabat lagi, barulah bebas boleh berpakaian apa saja yang dia senangi," kata Bung Karno. (Teguh Wijaya, dari berbagai sumber)