Merindukan Tiga Fraksi Oposisi di DPRD Tangsel
Senin, 02 September 2019
Edit
 |
Pemred cipasera.com
50 Anggota DPRD Kota Tangsel terpilih periode 2019 -2024, beberapa hari lalu dikukuhkan dalam sumpah dan janji di Gedung DPRD Kota Tangsel. Pengukuhan yang dihadiri Walikota Tangsel dan pimpinan lembaga negara yang ada di Tangsel tersebut berlangsung hikmat.
Dari 50 Anggota Dewan terpilih ada yang menarik dicatat, yakni masyarakat tak menyukai partai yang sarat konflik internal. Hal itu ditunjukan dengan "migrasi" pemilih dari partai "konflik" ke partai "tentram"
Maka tak mengherankan, sejumlah partai perolehan kursinya menurun. Yang memprihatinkan, partai "bangkotan" pun ditinggalkan, memilih "rumah" baru atau yang lain. Sehingga ada dua partai yang tak punya keterwakilan di DPRD. Dari sini seakan berlaku adigium: pemilih tak ada yang loyal.
Dengan merosot dan hilangnya keterwakilan partai, susunan fraksi di DPRD periode 2019 -2024 pun akan berubah. Sebab partai yang periode lalu tak bisa membentuk fraksi sendiri, kini tampil berdiri sebagai Fraksi dengan nama partainya.
Dihitung dari perolehan kursi, Golkar masih teratas, memperoleh 10 kursi. Naik satu kursi dibanding periode lalu. Dan dengan kursi sebanyak itu, selain memenuhi syarat menjadi Fraksi tersendiri, Golkar juga berhak atas pimpinan dewan. Dari selentingan, H.M.Ramlie sebagai Ketua DPRD Tangsel periode lalu, tak dipilih kembali. Kabarnya, demi tuntutan kaderisasi. Dan hal lain, Ramlie dinilai kurang dalam kinerja.
Selain Golkar, Gerindra juga naik satu kursi, jadi 8 kursi. Tentu saja Gerinda akan membentuk Fraksi tersendiri. Sejauh ini partai - partai yang memperoleh 3 kursi ke bawah belum ada yang menyatakan bergabung dengannya. Sementara PDI- P pun akan membikin fraksi tersendiri dengan 8 kursi. PDI -P periode ini turun satu kursi dibanding periode sebelumnya.
Yang fenomenal PKS dan Partai Demokrat. PKS naik dua kursi jadi 8, sama dengan Demokrat dari 3 menjadi 5 kursi. PKS memang fenomenal. Ada bisik - bisik, naiknya kursi PKS karena kiprahnya di gerakan 212. Tak hanya di Tangsel. Di Jakarta PKS naik tajam, juga dalam skala nasional.
Dengan 8 kursi PKS akan menjadi fraksi tersendiri. Aktivis 212 tentu berharap, PKS dapat memperjuangkan nilai- nilai 212.
Partai Demokrat juga naik dua kursi, dari 3 kursi periode lalu kini jadi 5 kursi. Dengan demikian Demokrat akan jadi fraksi tersendiri. Demokrat di Tangsel memang banyak diuntungkan dengan tampilnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono ) sehingga pemilihnya menjadi naik jumlahnya. Kita tahu, meski kalah di Pilgub DKI, AHY tetap jadi idola banyak orang, termasuk warga Tangsel.
Sesuai peraturan, PKB pun dibolehkan menjadi fraksi tersendiri karena memperoleh 4 kursi. Demikian dengan new comer PSI, yang juga memperoleh 4 kursi. Yang menjadi soal adalah PAN yang cuma 2 dan Hanura 1 kursi. Mau tak mau mesti bergabung dengan partai lain untuk bisa gabung menjadi satu fraksi. Kabarnya, PAN sudah penjajagan dengan PSI. Namun diinternal PAN banyak yang menolak gabung dengan PSI. Apa pasal? Berbeda ideologi. PAN mengedepankan persamaan ideologi dalam membentuk fraksi gabungan.
Faktor eksternal dan konflik
Pada periode 2019 - 2024 ini ada lima partai yang naik perolehan kursinya, yakni Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan PKB. Sementara yang turun ada tiga, PDI- P, PAN dan Hanura, sedangkan yang terdegradasi alias tak dapat kursi, Nasdem dan PPP.
Khusus untuk Partai Hanura, perolehan kursinya bukan turun tapi melorot tajam. Bayangkan, pada periode lalu Hanura menyabet 6 kursi bisa membentuk Fraksi dan menjadi wakil ketua DPRD. Kini, Hanura hanya dapat 1 kursi. Tragisnya, Ketua Hanura Tangsel yang juga petahana, H.Amar pun terpental alias gagal dapat kursi dewan.
Meski begitu, yang lebih tragis Partai Nasdem dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dua partai ini tak dapat kursi keterwakilan sama sekali. Padahal bila dilihat dua partai ini, peforma dan karakternya cukup menyakinkan.
Dari analisa teori soliditas, turun dan merosotnya perolehan kursi partai - partai tersebut antara lain, adanya keterpecahan kosentrasi partai lantaran munculnya konflik yang berfaksi. Konflik tersebut berdampak pada kinerja dalam pencapaian target tertentu.
Sudah bukan rahasia umum lagi bila Partai Hanura menjelang pileg 2019 terjadi konflik terbuka antara kubu Suding vs Ketua Umum, Osman Sapta Odang (OSO). Konflik terjadi saling klaim kepengurusan yang sah. Kemudian dalam musyawarah, OSO dianggap yang sah.
Dan dengan kemenangan OSO berdampak pada kepengurusan di daerah, termasuk di Tangsel. OSO pun memberhentikan Ketua Hanura Tangsel pendukung Suding. Tak hanya itu, wakil Ketua DPRD Tangsel yang dijabat Saleh Asnawi pun ditebas. Posisi Asnawi diganti menjadi H.Amar. Asnawi lalu hengkang ke PBB.
Soliditas terpecah dialami pula internal PAN Tangsel hingga mempengaruhi hilangnya satu kursi, meskipun konflik di PAN konflik lokal, bukan imbas dari pusat (DPP).
Terpilihnya Zul Fahmi sebagai Ketua DPD Tangsel ternyata menimbulkan gejolak. Menurut seorang mantan pengurusnya, Fahmi dituduh mengganti pengurusnya tanpa prosedur yang sah. Akibatnya banyak pengurus lari ke partai lain, termasuk kader- kader potensial. Namun Fahmi menolak tudingan itu.
Hubungan Fahmi dengan sebagian pengurus teras PAN meruncing ketika dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan Ketua PAN Tangsel dengan tuduhan pencemaran nama baik. Akibat konflik tersebut, Dapil Ciputat yang selama ini mengirimkan keterwakilannya di DPRD, kini terpuruk. Kader potensialnya "merubuhkan" bendera.
Yang tidak betuntung PPP. Sama - sama konflik internal pusat tapi harus menelan pil pahit. Tak satu pun kursi diraih. Ada dugaan, bukan hanya karena tejadi konflik internal tapi ditambah ada dua ketum-nya ditahan KPK, Surya Darma Ali dan Romahurmuzie. Para pemilih Islam mungkin malu dan kecewa. Partai Islam yang harusnya jadi teladan kesejukan dan kejujuran justru sebaliknya.
Akan halnya hilangnya keterwakilan Nasdem di DPRD Tangsel ditengarai lantaran salah strategi memasang caleg dan adanya Ahok effec. Untuk yang terakhir juga salah kemungkinan satu faktor menurunnya kursi PDI - P di DPRD Tangsel. Seperti kita tahu, dua partai inilah yang mendukung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak itu saja, kedua partai ini sepertinya "pasang badan" buat membela Ahok. Dengan intensitas yang tinggi, pembelaan itu selalu ditampilkan di metro tv, yang nota bene milik ketum Nasdem.
Mereka seperti tak mempertimbangkan, meskipun keberpihakan kepada Ahok adalah untuk lingkup Jakarta, dampaknya ke Tangsel signifikan. Selain berbatasan wilayah geografis tapi Jakarta dan Tangsel memiliki ikatan budaya sangat kental, yakni budaya relegi.
Dengan komposisi perolehan kursi DPRD seperti di atas, DPRD akan punya 7 Fraksi, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi PSI. PAN dan Hanura gabung ke fraksi yang ada. Dan ditilik dari ideologi, PAN lebih dekat dengan Demokrat. Sedangkan Hanura dengan Gerinda. Semoga saja.
Dengan 7 fraksi, seandainya tiga fraksi menjadi oposisi di DPRD Tangsel yang bekerja mengkritisi pemerintahan, Tangsel akan hidup. Perdebatan ide-ide atau gagasan kemasyarakatan akan muncul, sebagai upaya ekplorasi untuk kemajuan. Demokrasi sesungguhnya memuliakan oposisi.Namun di Tangsel, seperti pengalaman tahun sebelumnya, munculnya oposisi mungkin hanya mimpi.*