Pemkot Tangsel Dikritik Setengah Hati Tangani Kemiskinan
Sabtu, 12 November 2016
Edit
 |
| Ramlie, Ketua DPRD Tangsel dengan masyarakat kurang mampu (Foto:ist) |
Cipasera.com.Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel mengadakan Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tangsel di Hotel Grand Zuri BSD City, Serpong (11/11/2016).
Rapat dihadiri, antara lain Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Kepala BPS Kota Tangsel Faizin, perwakilan dari Bappeda Provinsi Banten sebagai Sekretariat Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Banten Desta, Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinsosnakertrans Kota Tangsel Ponco Budi Santoso.
Benyamin Davnie mengatakan, selama ini Pemerintah Kota Tangsel dalam visinya semata-mata untuk peningkatan kualitas dan daya saing kota yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Tangsel. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangsel tahun 2011-2015 menempati urutan paling tinggi di Banten harus ikut dirasakan masyarakat yang miskin..
“Ini merupakan hasil yang selama ini diupayakan bersama. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah diupayakan dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan yang proposional dan berkeadilan,” kata Benyamin.
Ben juga mengingatkan, untuk menanggulangi kemiskinan di daerah Kota Tangsel, maka para pejabat SKPD harus mensinkronkan antara program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dengan rencana kerja strategis/rencana aksi berlandaskan basis data terpadu.
Ketua Panitia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangsel, Caroline mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan mengumpulkan para SKPD dari kecamatan yang merupakan dari tim penanggulangan kemiskinan di Kota Tangsel untuk mensinkronkan program atau perencananaan aksi kedepan dari penanggulangan kemiskinan di Kota Tangsel.
Terkait dengan itu, Pemkot Kota Tangsel mendapat kritik dari masyrakat soal kemiskinan. “Rakyat miskin di Tangsel ditangani setengah hati. Lihat saja, anggaran untuk kesejahteraan social hanya 5% dalam APBD Tangsel 2017. Sementara untuk infrastruktur 40%,” kata Wijaya dari Cipasera Intitute. “Ini kan aneh. Ini berarti Pemkot tak punya niat menanggulangi kemiskinan yang angkanya terus naik. Tahun ini kenaikannya 10% sehingga tercatat tak kurang 36 ribu jiwa.” (Ts/W)