Haris Azhar Tunjuk LBH Muhamadyah Untuk Ajukan Pra Peradilan
Cipasera - Layanan Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan ditunjuk sebagai Tim Kuasa Hukum oleh Haris Azhar, aktivis dan dosen yang kini ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, Selasa 22/3/22.
Penunjukan kuasa hukum tersebut setelah pihak LBH Muhamadyah bertemu dengan Haris Azhar di Pusat Dakwah Muhamdiyah di Jakarta 22/3/22.
Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni, SH MH, melalui Siaran Pers, Selasa (22/3/2022) mengatakan, dalam pertemuan dengsn Haris, kata Gufroni, LBH PP Muhammadiyah akan ditunjuk sebagai tim kuasa hukum bersama para advokat lainnya untuk melakukan langkah hukum yakni mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati - Koordinator KontraS yang akan diajukan dalam waktu dekat ini.
Gufroni menjelaskan upaya hukum ini penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Sehingga alat bukti tidaklah cukup untuk menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan.
Semestinya, kata Gufroni, penyidik dalam kasus ini haruslah melakukan pendekatan restorative justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka.
“Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP,” tutur Gufroni.
Menurut Gufroni, hal yang paling utama, alasan mengajukan praperadilan bahwa penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh.
“Ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset,” ucap Gufroni yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (LBH UMT).
Dalam beberapa kasus, kata Gufroni, banyak aktivis HAM dan pegiat antikorupsi yang dijadikan tersangka tapi kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik yang dinilai sebagai langkah untuk "menyandera" atau kasusnya digantung sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Maka gugatan praper (Pra-pradilan) ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana
Seperti kita tahu, Haris Azhar 17 Maret lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dia diduga melakukan pencemaran nama baik oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).(red/hms)