WFH Sudah Berlaku di Tangsel. Layanan Urgent Tidak Termasuk
Antri bikin KTP
Cipasera - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sudah berlangsung di Pemkot Tangerang Selatan sejak 1 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi global yang belum stabil.
"Ini arahan dari pusat, dan kami tentu mengikuti. Yang terpenting, pelayanan strategis kepada masyarakat tidak boleh terganggu," ujar Wakil Walikota Pilar saat dijumpai di Puspemkot Tangsel pada Selasa (6/4/2026).
Menurut Dia, kebijakan WFH ini diharapkan dapat menekan konsumsi BBM, terutama dari aktivitas mobilitas harian ASN. Dengan berkurangnya perjalanan dinas ke kantor, penggunaan bahan bakar dinilai dapat ditekan secara signifikan, meski belum dihitung secara detail.
"Kalau dihitung secara sederhana, satu hari WFH bisa cukup menekan biaya bensin. Ini menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi kondisi nasional terkait energi," tuturnya.
Namun demikian, Pilar menekankan bahwa tidak semua layanan dapat dilakukan secara jarak jauh. Layanan yang bersifat langsung dan mendesak, seperti administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan, tetap akan berjalan normal di kantor.
"Pelayanan yang sifatnya urgent seperti pembuatan KTP atau layanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Sementara untuk pekerjaan back office bisa dilakukan secara WFH," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang menjalani WFH tetap wajib menjalankan tugasnya dari rumah dan tidak diperkenankan bepergian ke luar kota. Pengawasan akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
“WFH itu tetap kerja, hanya lokasinya di rumah. Jadi tidak boleh disalahgunakan untuk bepergian. Kalau melanggar, tentu ada sanksi administratif,” tegas Pilar.
Adapun kebijakan WFH ini diberlakukan sampai waktu yang belum ditetapkan, dan terus dalam pemantauan serta evaluasi dari pemerintah daerah.
Selain kebijakan WFH, Pemkot Tangsel juga terus mendorong penggunaan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan konsumsi BBM. (Red/ris)