SMK/SMA Tangsel Diserahkan Ke Provinsi, Staf Dinas Tak Ada Kerjaan
Sabtu, 08 Oktober 2016
Edit
SMK Muhamadyah Tangsel, masuk provinsi |
Setelah kewenangan dan pengelolaan SMA dan SMK Kota Tangsel
diserahkan ke Kanwil Pendidikan Povinsi Banten 2 Oktober lalu, seluruh staf
bidang Pendikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Tangsel tak ada yang dikerjakan.
Meskipun demikian, mereka tetap masuk kantor meski tak ada yang dikejakan.
“Aturannya memang staf fungsional tak ikut diserahkan ke provinsi. Jadi ya kami menunggu sampai terbentuk dan
disyahkan struktur organisasi yang baru.
Sementara kami tak tahu struktur yang
baru kapan disyahkan,” kata Ruslan, Kasi SMK Dindik Kota Tangsel. “Sesuai
peraturan, kami sekarang tak punya
kewenangan apa –apa. Untuk bikin surat
dinas pun tak diperbolehkan. Kami
ngantor karena kewajiban dan siapa tahu atasan memerlukan.”
Menurut Ruslan, staf bagian Dikmen ada 12 orang. Enam putra
dan sisanya putri. Kepala Bidang dijabat oleh Sridoyo, Kasi SMA oleh Muslim dan
Kasi SMK Ruslan. “Ya kami sekarang begini. Kalau ada yang Tanya ini itu kami
jawab. Tapi kami sudah tak punya
kewenangan apa-apa,” tegas Ruslan. “Kalau
ditanya, gambarannya seperti apa SMK nanti, kami tidak tahu. Sekarang yang punya program
provinsi.”
Sesuai Undang-Undang,
untuk pendidikan tingkat SMA dan SMK, pengelolaan ada di provinsi. Dindik Kota dan Kabupaten hanya berwenang
mengelola PAUD, TK, SD dan SMP. Di
Tangsel SMK, SMA Negeri dan swasta jumlahnya sekitar 150 sekolah.
Untuk SMK dan SMA Negeri, asset tanah dan bangunan serta tenaga
pendidiknya diserahkan ke provinsi. Demikian pula kebijakannya.
“Yang jadi pertanyaan para pendidik, apakah kebijakan BOSDA
yang selama ini meringankan siswa, juga dicover provinsi? “ Tanya Ariyanto, pengajar SMK
Nusantara. “Kalau tidak, kasihan para murid, biayanya akan tinggi.”
"Moga -moga di tangan provinsi tambah bagus SMK dan SMA di Tangsel. Kalau penerimaan murid baru tidak main sogok, seperti terjadi di SMK 1. Masuk lewat 'pintu belakang' bayar Rp 10 juta. Mestinya kepala sekolahnya diganti tuh..." kata Bambang, wali murid sebuah SMK. (Ts)