Menghadapi Berbagai Kondisi, Pemprov Banten Upayakan Anggaran Belanja Tidak Terduga
Ilustrasi banjir. Belanja Tidak Tetap
Cipasera - Pj Gubernur Banten Almuktabar menjawab pandangan Fraksi - Fraksi DPRD Banten mengatakan, dalam jawaban Raperda APBD TA 2023 akan memprioritaskan beberapa hal yang telah terpadu dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dimana hal itu sebagai upaya pembangunan di Provinsi Banten.
“Semua target dalam rangka upaya pembangunan di Provinsi Banten, tentu sektor yang menjadi layanan dasar akan menjadi hal yang utama dan sektor penunjang pelayanan dasar merupakan rangkaian prioritas,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Al Muktabar juga mengungkapkan pihaknya mengupayakan untuk dapat meningkatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengahadapi berbagai kondisi dan situasi kedepannya.
“Kita mengupayakan untuk meningkatkan BTT dalam rangka kita menghadapi berbagai situasi kedepan, termasuk bila menghadapi inflasi dan kemudian hal-hal yang terkait dengan kebencanaan. Itu yang ingin kita pentingkan sebagai bagian pemerintah hadir memberikan layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Al Muktabar juga berharap dalam Raperda APBD TA 2023 tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan diharapkan hal itu dapat mengawal dan mengawasi bersama-sama dalam pembangunan di Provinsi Banten. “Semoga ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Provinsi Banten,” tandasnya.
Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim. Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Kepala OPD di Lingkungan Provinsi Banten. (Ris)