Di Balik Injak Kepala Kerbau dan Makna Politik Simbolik.
Upacara pemberian gelar kehormatan kepada Joko Widodo eks Presiden RI dalam adat Lampung mendadak menjadi bahan perdebatan panas— bukan karena nilai budayanya, melainkan karena satu adegan simbolik: menginjak kepala kerbau.
Dan di titik itulah tafsir liar bermula. Dalam tradisi Lampung, kerbau bukan sekadar hewan. Ia adalah simbol tua: pengukuhan status. Sementara dalam banyak kebudayaan Nusantara, kerbau hadir sebagai medium antara manusia dan nilai-nilai sakral—bukan sebagai objek menyimpang. Itulah, konon normanya, budayanya.
Namun publik kekinian punya logika berbeda, nalar berbeda sehingga tafsir yang dihasilkan pun berbeda pula. "Tak ada yang tunggal dalam alur logika, dekontruksi," kata Derida yang merasuk Generasi Z sehingga dia tidak membaca simbol secara antropologis, tetapi mengundang yang politis. Sebab pelaku injak kepala kerbau adalah politisi.
Maka ketika kepala kerbau diinjak dalam konteks ritual dadakan dan orang yang diinisiasi bukan dari komunitas yang sama, etnis dan keberdaan sosiologisnya, sebagian publik segera melompat pada asosiasi lain: kerbau dirujuk sebagai lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tempat Joko Widodo pernah meraih kekuasaannya yang tinggi.
Maka di sinilah semiotika menjadi medan tempur tafsir. Dua kutub atau tiga kutub yang mengasyikan. Sebab tanda atau simbol tak hanya satu tafsir saja.
Semiologi Dari Tanda ke Ideologi
Menurut Roland Barthes, tanda tidak pernah berhenti pada makna literal. Ia berkembang menjadi konotasi, lalu menjelma mitos—narasi ideologi yang dianggap “alami”.
Jokowi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, itu denotasinya. Fair, terang benderang. Tapi muncul kontranya : konotasi. Konotasi adalah tindakan dominasi terhadap simbol tertentu. Maka sisi marasinya: Jokowi “menginjak” PDI-P
Nah, narasi terakhir ini konstruksi. Ia lahir, boleh jadi bukan dari niat pelaku, tetapi dari kondisi politik yang retak dan berkembang di masyarakat, dilapis generasi 90 maupun GZ. Jokowi pernah dipecat PDIP, yang ramai diperbincangnya itu.
Memang inilah faktanya, publik tidak sekadar melihat—mereka juga memproduksi makna. Memang pada akhirnya terkesan telalu sensitif terhadap simbol
Relasi antara Joko Widodo dan PDIP seperti dinarasikan publik tak lagi utuh tapi retak. Dari kader utama, lalu menjadi figur yang dianggap menyimpang, hingga akhirnya berujung pada pemecatan—semua itu menyediakan latar dramatis bagi publik untuk membaca simbol secara berlebih, yakni yang kontekstual.
Dalam situasi seperti ini, maka sangat wajar dan logis tindakan adat bisa dianggap sebagai: sindiran tersembunyi. Ada pesan simbolik atau bahkan “balas dendam visual”. Apalagi bila didalami secara fakta sosiologis.
Sebuah sumber menyebut, Jokowi ternyata adalah panitianya ritual tersebut. Sebagai panitia, ia tahu dan sadar ada alur prosesi adat injak kerbau. Dan ia tak juga meniadakan "sesi" simbolis injak kepala kerbau.
Fakta lain, lokasi injak kerbau di Lampung tak ada korelasi elektoral dengan partai yang dipimpin anaknya : PSI. PSI di Lampung tak punya kursi di DPRD . Demikian di Kota Bandar Lampung, pendukungnya pun minim. Jadi, bila ditarik konteks, acara adat untuk mengapreasi pemilih yang telah mendukungnya, jauh panggang dari api.
Bisa aja semua itu diakui tidak ada bukti intensional ke arah itu. Yang ada hanyalah overinterpretation—tafsir yang melampaui konteks, hal itu tidaklah benar. Justru mengundang nalar untuk menyakinkan, bahwa itu semua by desain.
Untuk itu, masalah terbesar dari tafsir ini bukan benar atau salahnya, tetapi cara berpikir yang menyertainya. Ritual adat yang tak semua publik mengerti makna dan arti simbolisme, beriringan dengan tafsir konflik politik, balas dendam secara simbolik, injak kepala kerbau. Tapi justru itu mungkin yang dituju oleh pelaku utama ritual injak kerbau ini, dengan kesadaran penuh? (Teguh Wijaya)