WH Telorkan Lima Langkah Percepatan Penanganan Covid 19


WH
Cipasera - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menggelar rapat terbatas dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Gugus Tugas usai rapat dengan Presiden Jokowi secara telekonfren di Rumah Dinas Gubernur, Serang Selasa, 24/3/2020.

Dalam rapat terbatas  tersebut, WH memberikan arahan langkah yang harus diambil dalam  penanganan Covid-19 di Banten.

Lima  langkah yang diperlukan  Pemprov Banten  dalam menangani pandemi corona adalah sebagai berikut.

Pertama, melakukan pergeseran anggaran melalui penjadwalan ulang atas beberapa program dan kegiatan untuk menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) serta memastikan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan , pertanggungjawaban dan pelaporannya sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan,  taat azas dan tepat sasaran, efektif, efisien dan  kemanfaatan.

Selanjutnya menunjuk inspektorat dan BPKP untuk melakukan pengawalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka probity audit.

Kedua, mengecek kesiapan RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat khusus coronavirus disease (Covid-19)

 “Seperti mempersiapkan ruang-ruang isolasi yang sesuai standar, SDM yang menangani, serta memastikan Alat Pelindung Diri (APD) tersedia sebelum penanganan dilakukan, dan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya yang harus dihitung secara tepat ”kata  WH

 Ketiga,  mengarahkan untuk dilakukan penyemprotan area-area publik utamanya wilayah zona merah dan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, tetapkan titik titik sasaran penyemprotan agar efektif, dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan dalam penanganan dan pencegahan corona.

 “Karena area-area publik ini kan salah satunya banyak melibatkan masyarakat termasuk kegiatan jual beli, maka harus menjadi perhatian agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” tuturnya

 Keempat, Gubernur juga meminta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mendapatkan akses ke industri yang memproduksi APD serta bahan-bahan kimia guna menyiapkan kembali disinfektan dan hand sanitizer.

 “Terakhir, saya meminta Dinas Kominfo untuk mengawal desimenasi informasi kepada masyarakat dan menyiapkan sarana untuk proses komunikasi dengan berbagai lembaga, OPD serta sekolah melalui video conference,” pungkas Gubernur. (Red/dtk)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel