Anggaran Pakaian Gubernur Banten Seperti Mengolok- Ngolok Orang Miskin
Ilustrasi Keluarga miskin di Serang. (Foto: Ist)
Cipasera - Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie, mengecam keras alokasi anggaran senilai Rp1 miliar lebih hanya untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Menurutnya Hamim, tindakan tersebut tidak berempati terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat Banten. Dan seperti mengolok- olok orang miskin.
"Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alokasi anggaran untuk pakaian dinas sebesar itu amat sangat berlebihan, tidak pantas dan tidak berempati," ujar Hamim (Rabu, 19/2)
LBH Keadilan juga berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah gratis yang dijanjikan Gubernur saat kampanye.
"Anggaran ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat," lanjutnya.
LBH Keadilan mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat Banten.
"Kami meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya," pungkasnya. (Rl)